REDAKSIFTV.COM, JEMBER – Maraknya kasus perundungan dan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi menjadi perhatian serius DPR RI. Negara dinilai harus hadir secara nyata, termasuk memberikan dukungan anggaran bagi Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di kampus.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi X DPR RI, Muhammad Nur Purnamasidi, saat kegiatan sosialisasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 55 Tahun 2024 di Aula STIA Pembangunan Jember, Senin (22/12/2025) sore.
Legislator yang akrab disapa Bang Pur ini menegaskan, kekerasan di kampus tidak boleh lagi dianggap sebagai persoalan internal atau diselesaikan secara kekeluargaan. Menurutnya, diperlukan sistem yang kuat, transparan, dan didukung negara.
Dalam kegiatan tersebut, mahasiswa diberikan pemahaman mengenai berbagai bentuk kekerasan yang kerap terjadi di lingkungan kampus, mulai dari kekerasan verbal, psikologis, fisik, hingga kekerasan seksual yang sering kali tidak dilaporkan.
Bang Pur mengaku prihatin karena banyak kasus perundungan atau bullying di kampus yang berujung pada putus kuliah, gangguan kesehatan mental, bahkan kehilangan nyawa.
“Karena itu sosialisasi harus dimaksimalkan, empowering dari lembaga ini harus dilakukan. Kalau perlu, negara juga harus menyiapkan anggarannya. Tidak hanya dibebankan kepada perguruan tinggi,” ujar Muhammad Nur Purnamasidi.
Ia menilai, Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan tidak akan berjalan efektif tanpa dukungan anggaran yang memadai dari negara.
“Negara harus menyiapkan ini menjadi bagian dari lembaga yang dibiayai APBN, sehingga kekuatannya menjadi lebih kuat untuk menginvestigasi. Investigasi itu butuh anggaran, kalau tidak ada anggaran bagaimana bisa menginvestigasi,” jelasnya.
Selain itu, Bang Pur juga menyoroti keterbatasan kesejahteraan tenaga pendidik yang berdampak pada optimalisasi penanganan kasus.
“Di sisi lain, gaji dosen masih belum cukup mumpuni untuk membiayai operasionalnya sendiri. Bagi saya, itu juga menjadi persoalan,” tambahnya.
Melalui kolaborasi dengan STIA Pembangunan Jember, DPR RI berkomitmen mendorong terwujudnya lingkungan kampus yang aman, bebas dari kekerasan, serta menegakkan sanksi tegas bagi setiap pelanggaran.
Reporter: Anas H
Editor: Suyono