REDAKSIFTV.COM, JEMBER – Di tengah panen raya jagung, harga jagung di tingkat petani di wilayah selatan Kabupaten Jember justru mengalami penurunan dan berada di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Kondisi ini membuat petani kelimpungan, terlebih Perum Bulog saat ini tidak lagi menyerap hasil panen jagung petani.
Pemerintah telah menetapkan HPP jagung sebesar Rp6.400 per kilogram. Namun, kebijakan tersebut belum sepenuhnya dirasakan petani, khususnya di wilayah selatan Jember.
Salah satunya terjadi di Desa Kasian Timur, Kecamatan Puger. Di tengah produksi jagung yang melimpah seiring musim panen raya, harga jagung di tingkat petani justru turun dari Rp6.400 menjadi Rp5.800 per kilogram.
Kondisi tersebut membuat petani merugi karena harga jual jagung tidak sebanding dengan biaya produksi, mulai dari pembelian bibit, pupuk, hingga biaya perawatan tanaman. Situasi semakin diperparah dengan cuaca ekstrem yang berdampak pada penurunan hasil panen.
Petani jagung, Sugeng, mengaku produksi jagung menurun akibat kondisi cuaca yang tidak menentu.
“Dengan kondisi cuaca yang ekstrem ini, banyak penurunan hasil. Biasanya satu hektare bisa dapat 10 ton, sekarang hanya dapat 7 ton bahkan 6 ton. Apalagi sekarang harga jagung menurun, katanya HPP Rp6.400, tapi di lapangan hanya Rp5.800. Otomatis kami rugi,” ujar Sugeng.
Humas Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Jember, Hendro Saputro, mengapresiasi pemerintah yang telah menetapkan HPP jagung sebesar Rp6.400 per kilogram. Namun, kebijakan tersebut perlu dikawal dengan pengawasan yang ketat.
“Kami bangga dan mengapresiasi Bapak Presiden Prabowo dan Kementerian Pertanian yang sudah menetapkan HPP jagung Rp6.400. Dengan kadar air 14–15 persen kami sangat gembira. Tapi realitanya di lapangan justru di bawah Rp5.800. Ini yang menjadi pertanyaan, siapa yang harus menegakkan aturan ini agar adil bagi petani,” tegas Hendro.
Hendro juga menyoroti tidak lagi diserapnya jagung petani oleh Perum Bulog karena tidak adanya anggaran penugasan. Hal ini, menurutnya, berpotensi memicu permainan harga di tingkat tengkulak.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Bulog, gudangnya ada di Jambearum. Tapi informasinya Bulog belum bisa membeli jagung karena tidak ada anggaran penugasan. Ini yang membuat kami bingung, pemerintah sudah menentukan HPP, tapi siapa yang membeli jagung petani,” tambahnya.
Para petani berharap pemerintah hadir secara nyata dalam menegakkan aturan HPP jagung agar program swasembada pangan dapat tercapai dan kesejahteraan petani benar-benar terwujud.
Reporter: Suyono