REDAKSIFTV.COM, JEMBER – PDI Perjuangan Kabupaten Jember secara tegas menolak wacana pemilihan kepala daerah melalui mekanisme DPRD. Partai berlambang banteng tersebut menilai pilkada tidak langsung bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin daerah.
Penolakan ini disampaikan menyusul mencuatnya wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD yang disebut-sebut akan masuk dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu, yang menjadi bagian dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI tahun 2026.
Ketua DPC PDI Perjuangan Jember, Widarto, menegaskan bahwa penghapusan pilkada langsung tidak sejalan dengan semangat demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.
Ia menyebut, mayoritas masyarakat Indonesia hingga saat ini masih menginginkan pilkada dilaksanakan secara langsung. Hal itu merujuk pada hasil survei nasional LSI Denny JA pada Oktober 2025 yang menunjukkan lebih dari 60 persen responden menolak pilkada melalui DPRD.
Menurut Widarto, meskipun pilkada langsung membutuhkan biaya besar, hal tersebut merupakan konsekuensi yang harus diterima dalam menjaga demokrasi.
“Dari sisi negara, kalau pilkada langsung dianggap mahal, memang memilih pemimpin dan menjaga demokrasi itu butuh biaya. Tetapi ketika pemimpin yang dipilih itu bagus, hasilnya tentu jauh lebih besar dibanding biaya yang dikeluarkan,” ujar Widarto.
Ia menilai, risiko kerugian justru jauh lebih besar apabila kepala daerah dipilih melalui mekanisme tidak langsung dan menghasilkan pemimpin yang salah.
“Kalau kemudian kita memilih sistem yang tidak langsung lalu salah memilih pemimpin, kemudian kebijakannya merugikan rakyat, dampaknya luar biasa dan itu jauh lebih mahal. Contohnya kebijakan lingkungan yang tidak baik, alih fungsi lahan, eksploitasi alam berlebihan, yang akhirnya memicu bencana,” jelasnya.
Alih-alih menghapus pilkada langsung, PDI Perjuangan menilai yang perlu diperkuat adalah pendidikan politik, khususnya di tingkat akar rumput. Dengan pendidikan politik yang kuat, masyarakat diharapkan semakin cerdas dalam menentukan pilihan dan tidak mudah terpengaruh praktik politik uang.
Reporter: Anas H
Editor: Suyono