REDAKSIFTV.COM, JEMBER – Di tengah maraknya kebijakan kenaikan pajak di sejumlah daerah di Indonesia, Pemerintah Kabupaten Jember justru memilih untuk tidak menaikkan pajak. Bahkan, kebijakan penghapusan denda pajak yang sudah diberlakukan sejak Mei lalu dipastikan akan berlanjut hingga akhir 2025.
Hal itu disampaikan langsung oleh Bupati Jember, Muhammad Fawait, dalam agenda Pro Gus’e Update di depan Kantor Bupati Jember, Kamis (28/8/2025) sore.
Menurutnya, penghapusan denda pajak dan penurunan sejumlah retribusi, termasuk retribusi pasar, merupakan bentuk keberpihakan Pemkab Jember kepada masyarakat. Ia juga menegaskan, hingga saat ini tidak ada rencana untuk menaikkan pajak daerah.
“Mulai saya menjabat bupati sampai hari ini tidak ada kenaikan apapun. Yang ada adalah penurunan pajak, contoh pajak pasar atau retribusi pasar, contoh denda pajak dan lain sebagainya sudah kami hapuskan. Sehingga saya pastikan tidak ada kenaikan pajak apapun di era saya memimpin sebagai Bupati Jember,” tegas Fawait.
Meski pemerintah pusat mewacanakan pengurangan dana transfer ke daerah, Fawait menegaskan bahwa pembangunan di Jember tidak akan terhambat. Ia menyebut adanya kompensasi dari pemerintah pusat berupa peningkatan bantuan presiden di tahun 2026.
“Kita tahu bahwa ada wacana untuk pengurangan dana transfer, kami tidak pernah khawatir karena itu kebijakan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memberikan kebijakan lain, boleh dana transfernya dikurangi tapi bantuan presiden ditingkatkan. Kami akan mendapatkan banyak program bantuan presiden di tahun 2026 untuk pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya. Mulai dari fly over Mangli, pelebaran jalan insyaallah dari Mangli ke Tanggul, termasuk juga pembangunan jalan-jalan di beberapa titik,” jelasnya.
Dengan tambahan program dari pusat, Pemkab Jember optimistis sejumlah pembangunan besar dapat direalisasikan pada 2026 tanpa harus mengandalkan kenaikan pajak daerah.
Reporter: Anas H
Editor: Suyono