REDAKSIFTV.COM, JEMBER – DPRD Jember mewanti-wanti seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah agar tidak melakukan praktik monopoli dalam pengadaan bahan baku. SPPG diminta tidak hanya memasok bahan dari satu supplier, melainkan melibatkan lebih banyak pemasok, khususnya pelaku usaha lokal.
Hal tersebut disampaikan anggota DPRD Jember, Ahmad Hoirozi, saat agenda reses di Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Sabtu (15/3/2026).
Menurut Hoirozi, larangan monopoli tersebut sejalan dengan instruksi Bupati Jember, Muhammad Fawait, yang mewajibkan SPPG menggunakan produk lokal dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia menegaskan, program tersebut harus mampu memberdayakan pelaku usaha lokal, termasuk UMKM yang memproduksi bahan makanan seperti tempe dan tahu.
“Dapur SPPG tidak boleh melakukan monopoli. Jika tidak memanfaatkan UMKM lokal, nantinya bisa mendapatkan peringatan. Pengawasannya juga akan dilakukan oleh satgas,” ujar Hoirozi.
Ia menambahkan, penggunaan banyak supplier justru akan menciptakan persaingan usaha yang sehat dan mencegah praktik semena-mena dari satu pemasok.
“Semua harus menggunakan produk UMKM lokal, seperti tempe dan tahu. Jangan sampai hanya mengambil dari satu orang saja, karena itu tidak sehat dalam persaingan. Kalau menggunakan banyak supplier justru lebih baik,” jelasnya.
DPRD Jember juga meminta SPPG memprioritaskan pasokan bahan baku dari pelaku UMKM dibandingkan produsen besar.
Selain itu, DPRD Jember berencana memperketat pengawasan jalannya program MBG setelah Idulfitri, terutama setelah sebelumnya puluhan SPPG di Kabupaten Jember sempat dibekukan.
Pengawasan tersebut diharapkan dapat memastikan program pemenuhan gizi berjalan sesuai aturan sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi pelaku usaha lokal di Jember.
Reporter: Anas H
Editor: Suyono