REDAKSIFTV.COM, JEMBER – Kementerian Keuangan Republik Indonesia menjalin kolaborasi dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Jember dalam pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di Aula FEB Unej, Kamis (18/9/2025).
Kolaborasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan KDMP sekaligus memperkuat peran koperasi dalam mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan. Acara ini juga dirangkaikan dengan pembekalan pemberdayaan bagi ratusan pengelola Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan Kopdes Merah Putih.
Fungsional Analis Keuangan Negara Kemenkeu RI, Yadi Hadian, menjelaskan bahwa sebagian besar Bumdes di Indonesia masih berstatus perintis dan menghadapi kesulitan dalam hal pencatatan keuangan.
“Dari sekitar 37 ribu Bumdes, kebanyakan masih perintis. Membuat laporan keuangan saja banyak yang belum bisa, hanya sebatas catatan di kertas tanpa dokumentasi yang baik. Tahap awal yang harus dilakukan adalah mendokumentasikan pemasukan, pengeluaran, dan penggunaannya secara jelas. Kalau laporan sudah beres, barulah mereka bisa lebih fokus mengembangkan proses bisnisnya,” ungkap Yadi.
Ia menambahkan, saat ini KDMP sedang berproses untuk dapat mengajukan pinjaman ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) agar bisa digunakan untuk mendukung operasional Bumdes.
Sementara itu, Wakil Dekan I FEB Unej, Novi Puspitasari, menekankan pentingnya peningkatan kapasitas pengelola koperasi dan Bumdes agar dapat beroperasi secara profesional dan berkelanjutan.
“Targetnya peserta memiliki keterampilan dan kemampuan untuk benar-benar menjalankan operasional Bumdes maupun koperasi desa secara profesional. Kami tidak ingin pendampingan ini hanya berhenti di workshop saja, melainkan akan terus berlanjut agar pengelolaan koperasi bisa bertahan, berkembang, dan keberlanjutannya terjaga,” jelas Novi.
Ke depan, Kemenkeu RI bersama FEB Unej berkomitmen untuk terus melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap KDMP maupun Bumdes lainnya. Harapannya, tata kelola yang baik dapat memberi dampak positif bagi perekonomian nasional, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Reporter: Anas H
Editor: Suyono