REDAKSIFTV.COM, JEMBER – Perselisihan antara Forum Kerabat Advokat (FKA) Jember dengan sejumlah anggota DPRD Jember kian memanas. Tujuh legislator daerah resmi diadukan ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Jember karena dinilai melanggar prosedur saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke salah satu perumahan warga.
Puluhan advokat yang tergabung dalam FKA Jember mendatangi kantor DPRD Jember, Senin (29/12/2025). Mereka menyerahkan langsung surat pengaduan terhadap tujuh anggota dewan yang diduga melakukan pelanggaran etik.
Pengaduan tersebut dilayangkan terkait sidak ke sebuah perumahan di Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, pada 14 November 2025 lalu. Para advokat menilai sidak tersebut dilakukan tanpa dilengkapi surat tugas resmi sehingga tidak sesuai dengan aturan dan tata tertib DPRD Jember.
Koordinator FKA Jember, Lutfian Ubaidillah, mengatakan tindakan sidak tersebut diduga tidak mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam tata tertib DPRD dan peraturan yang berlaku.
“Indikasi pelanggaran etiknya ada pada proses sidak yang kami duga tidak sesuai prosedur. Tidak ada surat tugas dalam pelaksanaannya, sehingga ini patut diperiksa secara etik oleh Badan Kehormatan,” ujar Lutfian.
Ia menegaskan, pengaduan ini bukan untuk memperkeruh suasana, melainkan sebagai upaya menegakkan kepastian hukum dan etika dalam penyelenggaraan fungsi legislatif.
“Kami ingin menunjukkan bahwa penegakan hukum itu harus dilakukan dengan cara yang benar, berdasarkan prosedur. Bukan penegakan hukum yang ugal-ugalan,” tambahnya.
Menanggapi aduan tersebut, Staf Humas DPRD Jember, Hermin Herawati, menyatakan surat pengaduan telah diterima dan akan diteruskan kepada Ketua Badan Kehormatan DPRD Jember, Mochammad Hafidi.
“Surat pengaduan ini kami terima dan akan kami sampaikan kepada Ketua Badan Kehormatan. Saat ini beliau sedang menjalankan dinas luar kota di Surabaya,” jelas Hermin.
Ia menambahkan, tindak lanjut atas laporan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Badan Kehormatan DPRD Jember sesuai mekanisme yang berlaku.
Sebelumnya, konflik antara para advokat dan tujuh anggota DPRD Jember ini bermula dari pelaporan seorang advokat ke pihak kepolisian. Para legislator merasa keberatan atas pernyataan kuasa hukum perumahan yang dinilai menyamakan agenda sidak dengan tindakan pencurian.
Reporter: Anas H
Editor: Suyono