REDAKSIFTV.COM, JEMBER – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Permintaan ini menyusul temuan sejumlah persoalan pasca inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Satgas MBG Pemkab Jember.
Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim, mengatakan DPRD menjadi pihak yang mendorong dilakukannya sidak untuk menginventarisasi berbagai kendala di lapangan, mulai dari ketidaksesuaian menu hingga standar kelayakan dapur.
“Kami yang memberitahukan kepada bupati dan sekda untuk melakukan sidak, minimal bisa menginventarisasi apa saja yang menjadi kendala, termasuk ketidaksesuaian menu yang ada,” ujar Halim.
Menurutnya, Program Makan Bergizi Gratis merupakan program strategis nasional dengan tujuan yang baik, sehingga pelaksanaannya tidak boleh disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu demi keuntungan yang tidak sesuai aturan.
“MBG ini program strategis nasional, niatannya baik. Jangan sampai ada pihak yang mengambil manfaat atau keuntungan yang tidak sesuai, misalnya menu yang tidak memenuhi standar. Temuan-temuan tersebut sudah kami laporkan,” tegasnya.
DPRD Jember mencatat sejumlah temuan di lapangan, di antaranya dapur SPPG yang berdiri di atas saluran air serta belum memenuhi syarat kelayakan lingkungan dan kesehatan. Seluruh laporan hasil temuan tersebut akan diinventarisasi dan dilaporkan ke Badan Gizi Nasional sebagai bahan evaluasi dan perbaikan program ke depan.
Meski demikian, DPRD Jember menilai Program Makan Bergizi Gratis memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah, khususnya bagi pelaku UMKM lokal, karena kebutuhan bahan baku diarahkan berasal dari wilayah setempat.
Ke depan, Satgas MBG juga disebut akan membentuk klaster penerima manfaat, seperti ibu hamil dan menyusui, guna memperkuat upaya penurunan angka stunting di Kabupaten Jember.
Reporter: Anas H
Editor: Suyono