REDAKSIFTV.COM – JEMBER – DPC PDI Perjuangan Jember menegaskan komitmennya untuk tidak mengambil keuntungan dari pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sikap tersebut merupakan tindak lanjut atas instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, kepada seluruh kader partai.
Ketua DPC PDI Perjuangan Jember, Widarto, mengatakan bahwa instruksi dari DPP bukan berarti melarang masyarakat atau kader menerima manfaat program MBG. Namun, kader partai dilarang terlibat sebagai pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau pihak yang mengambil keuntungan dari program tersebut.
“Yang disampaikan DPP itu perlu kami luruskan. Bukan berarti kita disuruh menolak atau tidak menerima MBG. Tidak seperti itu. Tetapi jangan sampai ada kader PDI Perjuangan yang terlibat mengambil keuntungan di tengah situasi yang saat ini banyak menuai protes, terutama soal porsi dan kualitas gizi,” ujar Widarto.
Ia menambahkan, dalam beberapa waktu terakhir muncul keluhan dari sejumlah wali murid terkait porsi dan kualitas makanan yang disediakan oleh SPPG. Karena itu, partainya ingin memastikan tidak ada kader yang terseret dalam polemik tersebut.
Menurut Widarto, sejauh yang ia ketahui, di Kabupaten Jember tidak ada pengurus partai, baik di tingkat DPC, PAC, maupun anggota fraksi di DPRD, yang terlibat sebagai pengelola dapur SPPG.
“Di Jember sejauh yang saya tahu tidak ada pengurus, baik DPC, PAC, apalagi anggota fraksi, yang memiliki atau mengelola dapur SPPG. Tidak ada,” tegasnya.
PDI Perjuangan juga meminta Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Jember untuk mengawal pelaksanaan program MBG di lapangan. Pengawasan dinilai penting agar program yang digagas pemerintah pusat tersebut benar-benar berjalan sesuai tujuan, yakni untuk kepentingan siswa dan penerima manfaat lainnya.
Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran atau pengelolaan yang tidak memenuhi standar, PDI Perjuangan menilai evaluasi hingga penghentian sementara program perlu dipertimbangkan.
Selain itu, partai berlambang banteng tersebut tetap pada pendiriannya bahwa sebagian anggaran MBG bersumber dari pos anggaran pendidikan. Menurutnya, hal tersebut perlu disampaikan secara terbuka sebagai bagian dari transparansi kebijakan anggaran.
Reporter: Anas H
Editor: Suyono